Belum juga Inpres percepatan proses hukum kasus Gayus Tambunan terbit, Partai Golkar sudah menilainya negatif. Mereka pesimis perintah Presiden SBY untuk dilaksanakan Wapres Boediono dan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum itu akan efektif.
"Bukan hanya tidak efektif tapi bahkan akan memperkeruh persoalan, karena faktanya Satgas dalam kasus ini justru menimbulkan masalah baru," ujar Sekjen Partai Golkar, Idrus Marham, dalam konferensi pers di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (21/1/2011).
Idrus pun menyarankan agar Presiden SBY membatalkan rencana penerbitan inpers tersebut. Alasannya untuk mengefektifkan penegakan hukum terkait kasus Gayus, meski dia akui langkah pembatalan sama dengan kemunduran.
"Setelah pernyataan Gayus, instruksi tersebut perlu dilihat kembali. Paling tidak jika itu
dipertahankan tidak hanya tidak efektif tapi justru memperkeruh persoalan, lebih baik kita mundur selangkah untuk maju lebih baik," paparnya
Idrus menilai diperlukan penanganan yang lebih serius dan konsisten dari aparat penegak hukum untuk dapat menyelesaikan kasus tersebut secara tuntas dan adil. Jika tidak, Golkar khawatir penegakan hukum di Indonesia akan semakin rusak karena permainan mafia hukum.
"Sebab, apabila hal tersebut tidak dilakukan, tentu akan mempengaruhi bahkan merongrong kewibawaan lembaga penegak hukum itu sendiri dan memunculkan ketikdapastian hukum yang tentu berdampak terhadap bidang kehidupan lainnya," paparnya.
0 komentar:
Posting Komentar